Logo Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Sumatera Utara

INFORMASI

KEGIATAN PTS >> Universitas Harapan Medan tandatangani Memorandum of Understanding dengan Universiti Utara Malaysia
KEGIATAN PTS >> Universitas Al Azhar Melakukan Pelatihan Soft Skill Bersama PT. Indosat, TBK
KEGIATAN PTS >> WORKSHOP DAN KULIAH TAMU Di STIKes SENIOR MEDAN OLEH BAPAK DR.KUSNANTO,SKP.M.KES
KEGIATAN PTS >> Universitas Al Azhar Melakukan Kuliah Umum Dengan Bursa Efek Indonesia Perwakilan Sumatera Utara
KEGIATAN PTS >> Siswa SMA Antusias Kunjungi Stand UISU di Pameran Pendidikan Tinggi di Ringroad City Walk
PENGUMUMAN >> Penerapan Sistem Penomoran Ijazah Nasional (PIN)
PENGUMUMAN >> Acara "Silaturahmi dan FGD" Pimpinan PT Sumut dengan Anggota DPR RI Komisi X
BERITA >> Kampus Merdeka: Pembelajaran Luar Prodi di Bawah Pengawasan Dosen
BERITA >> Perguruan Tinggi Fasilitasi Pemenuhan Masa dan Beban Belajar di Luar Prodi
PENGUMUMAN >> Data pembuatan kontrak antara LLDikti dengan PTS Penerima Pendanaan Penelitan dan Pengabdian

Mendikbud Luncurkan Empat Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka


Mendikbud Luncurkan Empat Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka

  27 Jan 2020     Vahrun     109 Kali dibaca   



Mendikbud Luncurkan Empat Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka


Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.


"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang," disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).


Kebijakan pertama adalah otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru. Otonomi ini diberikan jika PTN dan PTS tersebut memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerja sama dengan organisasi dan/atau universitas yang masuk dalam QS Top 100 World Universities. Pengecualian berlaku untuk prodi kesehatan dan pendidikan. Ditambahkan oleh Mendikbud, "Seluruh prodi baru akan otomatis mendapatkan akreditasi C".


Lebih lanjut, Mendikbud menjelaskan bahwa kerja sama dengan organisasi akan mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja atau magang, dan penempatan kerja bagi para mahasiswa. Kemudian Kemendikbud akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan. "Tracer study wajib dilakukan setiap tahun. Perguruan tinggi wajib memastikan hal ini diterapkan," ujar Menteri Nadiem.


Kebijakan Kampus Merdeka yang kedua adalah program re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Mendatang, akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama 5 tahun namun akan diperbaharui secara otomatis.


"Pengajuan re-akreditasi PT dan prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Untuk perguruan tinggi yang berakreditasi B dan C bisa mengajukan peningkatan akreditasi kapanpun," tutur Mendikbud.


"Nanti, Akreditasi A pun akan diberikan kepada perguruan tinggi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Daftar akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri," tambahnya.


Evaluasi akreditasi akan dilakukan BAN-PT jika ditemukan penurunan kualitas yang meliputi pengaduan masyarakat dengan disertai bukti yang konkret, serta penurunan tajam jumlah mahasiswa baru yang mendaftar dan lulus dari prodi ataupun perguruan tinggi.


Kebijakan Kampus Merdeka yang ketiga terkait kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH). Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi.


Sementara itu, kebijakan Kampus Merdeka yang keempat akan memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (sks). "Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela, jadi mahasiswa boleh mengambil ataupun tidak sks di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks. Ditambah, mahasiswa juga dapat mengambil sks di prodi lain di dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh. Ini tidak berlaku untuk prodi kesehatan,"


Disisi lain, saat ini bobot sks untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak mendorong mahasiswa untuk mencari pengalaman baru, terlebih di banyak kampus, pertukaran pelajar atau praktik kerja justru menunda kelulusan mahasiswa.


Lebih lanjut, Mendikbud menjelaskan terdapat perubahan pengertian mengenai sks. Setiap sks diartikan sebagai 'jam kegiatan', bukan lagi 'jam belajar'. Kegiatan di sini berarti belajar di kelas, magang atau praktik kerja di industri atau organisasi, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen, maupun kegiatan mengajar di daerah terpencil.


"Setiap kegiatan yang dipilih mahasiswa harus dibimbing oleh seorang dosen yang ditentukan kampusnya. Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dapat dipilih dari program yang ditentukan pemerintah dan/atau program yang disetujui oleh rektornya," kata Mendikbud.


Mendikbud menerangkan bahwa paket kebijakan Kampus Merdeka ini menjadi langkah awal dari rangkaian kebijakan untuk perguruan tinggi. "Ini tahap awal untuk melepaskan belenggu agar lebih mudah bergerak. Kita masih belum menyentuh aspek kualitas. Akan ada beberapa matriks yang akan digunakan untuk membantu perguruan tinggi mencapai targetnya," pungkasnya.


Sumber : https://www.kemdikbud.go.id/


FOLLOW akun media sosial LLDikti Wilayah I :
1. Follow FanpageFB
2. Follow  Instagram
3. Follow Twitter
4. Subscribed Youtube Channel LLDIKTI WILAYAH I SUMUT



Terpopuler


1. Daftar Jurnal Indonesia Terindex Scopus per September 2018

Daftar Jurnal Indonesia Terindex Scopus per September 2018 Active = 38 No. Name of Journal ISSN Indexed by Scopus Publisher's Name website


  19 Oct 2018     Vahrun     80456 Kali dibaca   

2. Pendataan Dosen Tetap Yayasan melalui aplikasi SIMPEGKEU di Lingkungan LLDIKTI Wilayah I

Hal : Pendataan Dosen Tetap Yayasan melalui aplikasi SIMPEGKEU di Lingkungan LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Monitoring dan


  20 Sep 2018     Vahrun     12735 Kali dibaca   

3. Panduan Umum Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2019

Hal : Panduan Umum Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2019 Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta Di Lingkungan LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Rise


  30 Jul 2019     Vahrun     5553 Kali dibaca   

4. Workshop Beban Kerja Dosen di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Tahun 2018

Workshop Beban Kerja Dosen di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Tahun 2018 Hari : Kamis s.d. Jumat Tanggal : 23 s.d. 24 Agustus 2018 Tempat : LePolonia Hotel & Convention Medan Download BAHAN Bahan 1 Bahan 2


  23 Aug 2018     Vahrun     4382 Kali dibaca   

5. Pemberitahuan Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018

Perihal : Pemberitahuan Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018 Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta Di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Sumatera Utara Bersama ini kami sampaikan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidik


  28 Jan 2019     Vahrun     3455 Kali dibaca