Logo Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Sumatera Utara

INFORMASI

BERITA >> Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro Negatif Covid-19
KEGIATAN PTS >> POLIAMARIN Lakukan Kegiatan Pengajaran Secara Daring Dengan Menyediakan Paket Data Internet Perbulan
KEGIATAN PTS >> STIKes Mitra Husada Medan melaksanakan kegiatan penyemprotan Disinfektan
PENGUMUMAN >> Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2020
BERITA >> 3 Komponen Utama Untuk Membuat Template Slide Presentasi Anda Tampil Beda
PENGUMUMAN >> Surat Peringatan III PDDikti 2018-2
PENGUMUMAN >> Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Gelombang I Tahun 2020
KEGIATAN PTS >> Penandatanganan MOU STIKes RS. Haji Medan dengan RSU. Mitra Medika Medan
KEGIATAN PTS >> STIKes Mitra Husada Medan Melakukan Pembelajaran Online dengan Video Conference
KEGIATAN PTS >> Workshop Nasional Pengembangan Kurikulum Diploma III Keperawatan Berbasis E-Learning

Perubahan Nomenklatur, Direktorat Jenderal Kebudayaan Pastikan Layanan Tetap Berjalan


Perubahan Nomenklatur, Direktorat Jenderal Kebudayaan Pastikan Layanan Tetap Berjalan

  15 Jan 2020     Vahrun     401 Kali dibaca   



Perubahan Nomenklatur, Direktorat Jenderal Kebudayaan Pastikan Layanan Tetap Berjalan


Jakarta, - Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan, Hilmar Farid, memastikan bahwa perubahan nomenklatur yang terjadi di tubuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), khususnya di dalam Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan, tidak mempengaruhi layanan kebudayaan yang selama ini sudah berjalan.


Hal tersebut ditegaskan oleh Hilmar saat melakukan siaran langsung video melalui akun Instagram Budaya Saya, Senin siang (13/1/2020). Banyaknya pertanyaan yang masuk seputar nasib kesinambungan layanan kebudayaan pasca perubahan nomenklatur, dijelaskan oleh Hilmar bahwa hal tersebut tidak berpengaruh terhadap layanan kepada masyarakat karena perubahan hanya terjadi pada internal organisasi kementerian.


"Tidak ada yang berubah dalam pemberian layanan publik. Apakah itu pelayanan pendaftaran cagar budaya, apakah itu pendaftaran warisan budaya, apakah itu layanan fasilitasi, misalnya program-program, kerja sama dengan komunitas, akan terus berjalan," tegas Hilmar.


Kekhawatiran sebagian kalangan akan hilangnya fungsi direktorat yang mengurusi masing-masing bidang kebudayaan, seperti kesenian atau cagar budaya, pun menurut Hilmar tidaklah benar. Di bawah tiga direktorat baru, yakni Direktorat Perlindungan Kebudayan, Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, dan Direktorat Pembinaan Kebudayaan berbagai layanan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kebudayaan akan terus berjalan. Hal tersebut diperkuat dengan adanya Undang-Undang no.5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.


"Di Undang-Undang nomor 5 tahun 2017, di pasal 5, semua itu tercover. Kesenian, tradisi, pengetahuan tradisional, permainan tradisional, dan seterusnya. Begitu juga kita masih dipandu Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya," jelas Hilmar.


Perubahan format organisasi yang baru, imbuh Hilmar, justru bertujuan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, salah satunya dalam hal pencatatan kekayaan budaya Indonesia. "Informasi sudah banyak sekali. Ini semua butuh waktu untuk terproses sehingga semua terlindung dan masuk database. Mereka yang selama ini sering mengirim data ke registrasi nasional akan terus berjalan," tuturnya. Masih sangat terbatasnya pengetahuan akan keberadaan dan pencatatan atas kekayaan budaya Indonesia membuat Ditjen Kebudayaan akan memfokuskan diri pada hal tersebut.


Ditjen Kebudayaan pun terus membuka diri bagi berbagai pihak yang ingin mengajukan kerja sama dan dukungan bidang kebudayaan. Hilmar mengimbau agar masyarakat yang memiliki kepentingan tidak perlu khawatir atau bingung, mereka cukup bersurat kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. "Sekarang ini, dalam bulan ini, sedang kita rapikan harus bersurat ke mana, sementara itu belum ada, langsung suratnya ke saya, ditujukan ke Dirjen Kebudayaan," tuturnya.


Hilmar mengakui, bahwa semua pihak perlu waktu untuk memahami proses dan alur kerja organisasi yang baru. Namun Ia kembali menegaskan bahwa layanan tetap akan menjadi bagian dari perubahan. "Yang pasti, yang dapat saya janjikan, layanannya tidak akan ditinggalkan. Jadi layanan yang selama itu sifatnya memfasilitasi kegiatan, atau sifatnya registrasi cagar budaya, akan terus berjalan. Bahkan akan kita tingkatkan," pungkas Hilmar di penghujung siaran langsung.


Read more at Kemdikbud!




Terpopuler


1. Daftar Jurnal Indonesia Terindex Scopus per September 2018

Daftar Jurnal Indonesia Terindex Scopus per September 2018 Active = 38 No. Name of Journal ISSN Indexed by Scopus Publisher's Name website


  19 Oct 2018     Vahrun     91969 Kali dibaca   

2. Pendataan Dosen Tetap Yayasan melalui aplikasi SIMPEGKEU di Lingkungan LLDIKTI Wilayah I

Hal : Pendataan Dosen Tetap Yayasan melalui aplikasi SIMPEGKEU di Lingkungan LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Monitoring dan


  20 Sep 2018     Vahrun     13214 Kali dibaca   

3. Panduan Umum Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2019

Hal : Panduan Umum Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2019 Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta Di Lingkungan LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Rise


  30 Jul 2019     Vahrun     6030 Kali dibaca   

4. Workshop Beban Kerja Dosen di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Tahun 2018

Workshop Beban Kerja Dosen di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Tahun 2018 Hari : Kamis s.d. Jumat Tanggal : 23 s.d. 24 Agustus 2018 Tempat : LePolonia Hotel & Convention Medan Download BAHAN Bahan 1 Bahan 2


  23 Aug 2018     Vahrun     4557 Kali dibaca   

5. Pemberitahuan Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018

Perihal : Pemberitahuan Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018 Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta Di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Sumatera Utara Bersama ini kami sampaikan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidik


  28 Jan 2019     Vahrun     3751 Kali dibaca